Oposisi Kritik Biden Karena Terlalu Banyak Buat Keppres

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dikritik kelompok oposisi Partai Republik karena dinilai terlampau banyak menerbitkan keputusan presiden di masa awal jabatan.

Dilansir Associated Press, Jumat (29/1), kritik terhadap Biden disampaikan oleh ketua fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell.

McConnell mengatakan Biden terlalu banyak menerbitkan keppres sebagai tumpuan kebijakan pemerintahan. Padahal, menurut McConnell, dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Partai Demokrat yang mendukung Biden berjanji akan menjadi pemimpin yang membangun proses pengambilan keputusan bersama (konsensus).

Menurut McConnell, sejak dilantik Biden sudah meneken 30 keppres. Dia membandingkan dengan cara di era Presiden Donald Trump, yang menggunakan keppres sebagai jalan keluar alternatif ketika usulan yang diajukan pemerintah terkait anggaran atau undang-undang ditolak.

Contohnya ketika Dewan Perwakilan menolak usulan mengucurkan anggaran bantuan sosial pandemi Covid-19 kepada penduduk AS, Trump lantas menerbitkan keppres yang memerintahkan menunda pembayaran pajak bagi penduduk AS yang berpenghasilan kurang dari US$100 ribu (sekitar Rp1.4 miliar) per tahun, menunda tagihan pinjaman mahasiswa, menghentikan sementara memindahkan penduduk yang tidak bisa membayar sewa atau kredit tempat tinggal.

"Sejak Demokrat tidak melakukan sabotase kesepakatan di belakang dengan tuntutan yang absurd, saya memilih mendukung kebijakan masa Trump yang mencari jalan lain untuk membantu memberikan hal-hal yang dibutuhkan penduduk," kata McConnell.

Menanggapi hal itu, Biden beralasan penerbitan sejumlah keppres itu dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang dibuat saat masa pemerintahan Trump.

Contohnya mulai dari membatalkan larangan masuk dari sejumlah negara mayoritas Muslim, melanjutkan bantuan kepada Palestina hingga mengizinkan lagi transgender mendaftar sebagai tentara.

Direktur Komunikasi Gedung Putih, Kate Bedingfield, menyatakan kebijakan Biden menerbitkan sejumlah keppres bukan berarti meniadakan peran legislatif sebagai rekan untuk membahas peraturan.

"Tentu kami tetap mengejar agenda kami melalui proses legislasi. Itulah makanya kami bekerja keras supaya rancangan Undang-Undang Penyelamatan Amerika diloloskan," kara Bedingfield.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan cara Biden menerbitkan sejumlah keppres karena dinilai sebagai salah satu cara untuk bisa segera membatalkan kebijakan era Trump yang dirasa merugikan.

"Ini adalah langkah, termasuk untuk membatalkan sejumlah aturan yang merugikan dan tidak bermoral di pemerintahan sebelumnya dan beliau merasa tidak bisa menunggu lagi," kata Psaki.

Dalam masa pemerintahannya, Trump meneken 220 keppres.

Sedangkan Barack Obama menerbitkan 276 keppres dalam dua masa jabatannya sebagai presiden AS.

Sedangkan Presiden Bill Clinton dan George W. Bush masing-masing menerbitkan 364 dan 291 keppres.